Kuhp adalah singkatan dari. Acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kuhp adalah singkatan dari

 
 Acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PidanaKuhp adalah singkatan dari <b>nakifingis kadit 2202 rebmevoN 9 isrev PHUKR ek 2202 iluJ 4 isrev PHUKR irad idajret gnay nahabureP</b>

adalah dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan. Spesifik tindak pidana ini diatur dalam pasal 368 KUHP. Untuk mengetahuinya lebih dalam, mari kita simak pemaparan lengkap mengenai isi pasal KUHP 372 dalam ulasan berikut. Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan; Mar 2, 2023 · Tim Publikasi Hukumonline. Dasar Hukum Acara Pemeriksaan Singkat. Feb 2, 2022 · JAKARTA, KOMPAS. Moch. H. Berikut penjelasannya: 1. RUU KUHP, singkatan dari Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah suatu rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur hukum pidana di Indonesia. 1948 295) terdapat ketentuan yang mengatur apabila suatu badan (hukum) melakukan tindak. 58 TAHUN 2010. Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Terhitung sudah lebih dari satu abad kitab undang-undang hukum pidana tersebut digunakan. Kemudian setelah Indonesia merdeka tahun 1945,maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 istilah KUHP baru muncul dan mulai berlaku yang termasuk sebagai hukum pidana materiil. Unduh Dokumen Unduh Abstark. Untuk mengetahui pengaturan hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia selain Pasal 340 KUHP. 7 Jenis pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP di atas, diancamkan terhadap setiap perbuatan pidana seba-gaimana diatur dalam buku II dan buku III KUHP. Nilai-nilai lokal juga tergerus hukum penjajah. Kependekan Alternatif : -. (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak. Pencurian dengan kekerasan (perampokan) diatur di dalam Pasal 365 KUHP pada Bab XXII tentang pencurian. Lantas, apa arti juncto?Bagaimana penerapan. "Belanda sendiri butuh waktu 70 tahun untuk membuat KUHP. 1. 1978. Bila dihitung periode kepemimpinan presiden, berarti sudah tujuh presiden berganti. KUHP • BUKU II BAB XXVIII • TENTANG KEJAHATAN JABATAN • PASAL 413 - 437 • KORUPSI SEBAGAI DELIK JABATAN • PASAL 415 - 425 22/02/2011. Mengacu Pasal 1 butir 10 huruf b KUHAP juncto Pasal 77 huruf a KUHAP, maka substansi dari SP3 dengan SKP2 itu tidak berbeda yaitu tindakan penghentian penyidikan oleh penyidik dan penghentian penuntutan oleh penuntut umum. Yang terbaru adalah UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika, terutama terkait legalisasi ganja medis. Kepanjangan Alternatif : -. Syarat living law , hanya berlaku di tempat hukum itu hidup; tindak pidana tidak diatur dalam RUU KUHP, serta harus sesuai dengan Pancasila, UUD RI 1945,. (2011:198), secara umum menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berhak membuat BAP adalah polisi dan kemudian diserahkan kepada pihak kejaksaan sebagai penuntut umum untuk diajukan di. Perbedaan antar keduanya, diantaranya adalah wesel termasuk golongan surat "perintah" untuk membayar, sedangkan surat sanggup merupakan surat kesanggupan bayar atau janji untuk membayar. [2] Merujuk pada ketentuan. Selama berabad-abad, Indonesia menggunakan peraturan hukum pidana yang diadopsi dari Belanda: Wetboek Van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang No. Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Singkat. Sebenarnya yang penting adalah hasil akhirnya bagaimana tindak pidana korupsi menurun dan tidak ada. 15. 1. Aug 29, 2022 · Bentuk-Bentuk KDRT. Jadi, yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah penyidik Polri, Kejaksaan dan KPK. Pro dan kontra transparansi legislasi dan sejumlah pasal yang dinilai kontroversial masih menyelimuti. Apa Itu KUHP? KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Senin, September 12, 2022. Sementara singkatan tidak, dan cenderung dibaca per huruf. Beberapa hari terakhir, KUHP mendapat sorotan publik di Indonesia. KUHD Indonesia. Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Whatever the intention, the reality is that the RKUHP would criminalize more conduct than the current criminal code, or KUHP. Revisi yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR mendapat kecaman publik. FOTO/ANTARA. 38. Bagaimana mungkin WvSNI yang diadopsi dari WvS Belanda, dan berubah nama menjadi KUHP, justru masih hendak dipertahankan di Indonesia? Presiden Joko Widodo pada Jumat 20 September 2019 meminta penundaan pengesahan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Berdasarkan pasal 203 KUHAP maka yang diartikan dengan perkara acara singkat adalah perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Menjelaskan Sejarah dan Pembentukan Hukum Acara Pidana di. Undang-Undang Noomor 16 Prp. Hukuman mati masih dipertahankan, begitu pula pasal tentang makar dengan definisinya yang terlalu lentur masih ada di draf terbaru itu. Namun, terhadap pelaku kejahatan pidana yang divonis di bawah lima tahun bisa dikenakan pidana pengawasan, atau kerja sosial sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam KUHP. Berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. BAB II. 518/A/J. Jika ingin mempelajarinya, Anda tinggal menentukan materi-materi apa saja yang perlu dibaca, lalu fokus pada bacaan tersebut. perbuatan khusus. Namun, terhadap pelaku kejahatan pidana yang divonis di bawah 5 tahun bisa dikenakan pidana pengawasan atau kerja sosial sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam KUHP. 2. Pokok permasalahan yang disampaikan KontraS, salah satunya adalah terkait pengurangan masa hukuman maksimal bagi pelaku pelanggaran HAM berat. [2] — Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (1993), hlm. Istimewa/Hi Pontianak. ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang. Jakarta: Anggota tim ahli Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP (RKUHP) Harkristuti Harkrisnowo mengungkapkan isi Pasal 600 KUHP baru soal terorisme. Nah fungsi dari KUHP dalam penegakan hukum di Indonesia ini ada dua, yaitu. KUHP di Indonesia terdiri dari tiga buku, yakni: Setiap buku memiliki beberapa bab yang berbeda, hal ini dijelaskan oleh Tim Redaksi BIP (2017) dalam bukunya yang berjudul KUHP Kitab Undang-Undang. KUHP ini mempunyai nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Belsuit (titah raja) Nomor 33 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1. com - Kalangan buruh akan melakukan gerakan mogok nasional Oktober 2020 (demo Omnibus Law 2020) selama tiga hari yang dimulai besok, Selasa (6/10/2020). Pidana penjara bisa diganti pidana denda, pidana denda bisa diganti dengan pengawasan atau kerja sosial," kata Surastini saat acara Dialog Publik RUU KUHP yang. Sebelum adanya perubahan, KUHP yang merupakan terjemahan dari Wetboek van. Barangsiapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan. Pasal 338 tentang Pembunuhan. 000. 52. Dalam struktur KUHP, tindak pidana pemerasan diatur dalam satu bab (Bab XXIII) bersama tindak pidana pengancaman. RUU KUHP adalah beleid yang tidak hanya memberikan ketegasan, namun juga keadilan hukum di Indonesia. METODE Penelitian adalah suatu kegiatan yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-Lepas dari kasus itu, pemerasan (Belanda: afpersing; Inggris: blackmail ), adalah satu jenis tindak pidana umum yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempattersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan di sidang. Sejarah hukum pidana di Indonesia. Tercantum dalam Staatblad 1987 No. Akan tetapi, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dicantumkan secara jelas mengenai peradilan in absentia, baik di dalam ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan maupun penjelasannya. Kekerasan dalam Rumah Tangga 1. Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau memberikan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memmberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu,. id adalah sebagai berikut. 100. keterangan sesuai Pasal 162 KUHAP dan alat bukti surat sesuai Pasal 287 huruf a KUHAP hal yang sama diatur demikian dalam RUU KUHAP revisi 2010 dalam pasal 177 huruf a. 25 K/Kr/1955 : Salah satu unsur dari Pasal 425 ke-1 KUHP adalahUU ini mengatur mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). PPNS adalah singkatan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pengertiannya merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. May 3, 2023 · Kalau jenis singkatan ini diambil dari huruf pertama dan ketiga dari sebuah kata. RKUHP disusun dengan nilai-nilai keindonesiaan (Indonesian Way) yang merupakan sebuah upaya dekolonialisasi dalam sistem pidana Indonesia. S). Dikutip dari laman Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), mirip seperti penjara anak, LPKA menjadi tempat pelaksana pembinaan bagi anak yang terlibat kasus pidana. 000,00 (tiga ratus. Salah satunya adalah adanya alternatif sanksi bagi pelaku pelanggaran tindak pidana. KUHAP yang telah diundangkan dan berlaku sejak 31 Desember 1981 adalah kodifikasi hukum acara pidana yang bersifat nasional sebagai. ”. R (Staatsblad Tahun 1941 No. Istilah ini sering muncul di antara dua pasal peraturan perundang-undangan. Setiap buku memiliki beberapa bab yang berbeda, hal ini dijelaskan oleh Tim Redaksi BIP (2017) dalam bukunya yang berjudul KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, Selasa (06/12/2022). Transaksi elektronik yang dimaksud disini adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan. di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah disusunnya KUHAP. Sebelumnya, meski sudah menuai protes dari serikat buruh di Tanah Air, pemerintah. ). A AB Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie ABC Activity Based Costing ABK Analisis Beban Kerja. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1847) Buku Kesatu. KUHD Indonesia diumumkan dengan publikasi tanggal 30 April 1847 (S. Buku Ketiga tentang Pelanggaran yang terdiri dari 9 bab 81 pasal (Pasal 489- 569). MENJELASKAN SEJARAH DAN PEMBENTUKAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA. Laurences Aulina. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BUKU KESATU ATURAN UMUM Bab I Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan. Aug 29, 2022 · Meski akronim dan kepanjangannya sangat mirip, keduanya sangat berbeda sehingga banyak orang keliru mendefinisikan keduanya. Dengan kata lain, sifat dari 2 Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi, Bandung: Mandar Maju, hlm. Jika KUHP sudah berlaku, sanksi. 204 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang termasuk acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan yang penerapan hukumnya sederhana dan hukuman pokoknya tidak lebih dari satu tahun. KUHP ini terdiri atas 2 (dua) buku yaitu buku kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan dari buku kedua, dan undang-undang di luar UU No. 410, serta satu unit mobil. JAKARTA, KOMPAS. KUHAP merupakan peraturan yang berisi tentang pelaksanaan hukum acara pidana yang dilaksanakan alat-alat kekuasaan negara. WebKepala Kepolisian Resor Kota Bogor Kota, Komisaris Besar Bismo Teguh Prakoso mengatakan, pembunuhan terjadi pada Jumat, 8 Desember 2023, sekitar pukul. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh. Tujuan Khusus . KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. Didalam HIR, proses pembuktian secara umum lebih ditekankan pada pengakuan tersangka semata, sehingga pencarian alat bukti lain kurang. Pengertian hukum acara secara sederhana adalah. 732 yang kemudian direvisi beberapa kali. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bagaimana pelaksanaan proses beracara pidana, mulai dari tahap Penyidikan di kepolisian hingga Putusan Hakim di Pengadilan. WebKUHP adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Frasa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah. dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. id - Rapat paripurna DPR resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang pada Selasa (6/12/2022). 1. Menurutnya, KUHP merupakan hasil terjemahan dari Wetboek van Strafrecht yang berbahasa Belanda. N No. carakerjapro; vitamincatokrambut; caraprintDi penjelasannya, masalah ini akan diatur dalam Peraturan Daerah. 2, menetapkan, bahwa. Penyidikan Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidikTerlebih lagi, salah satu visi KUHP baru adalah mencegah dijatuhkannya pidana penjara dalam waktu singkat. WebSatria ternyata terjerat kasus penggelapan di perusahaan dagang di kawasan Bantul. Rv adalah singkatan dari Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering yaitu hukum acara perdata dan pidana yang berlaku untuk golongan Eropa di jaman penjajahan. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. Jadi hubungannya adalah ada pada pasal 103 Buku I KUHP KODIFIKASI Hukum pidana khusus yang ada dalam Hukum Pidana Umum. Berikut adalah isi pasal. KUHP sebelumnya merupakan warisan dari masa kolonial Hindia Belanda dengan nama resmi Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. De Klassieke School (Ajaran Klasik) Jika dilihat dari ajaran klasik, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi setiap individu terhadap kekuasaan negara. Salah satu dokumen risalah pembahasan undang-undang yang tentunya sangat penting adalah risalah pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). May 5, 2021 · Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Benny Riyanto, mengungkapkan bahwa Diskusi Publik RUU KUHP ini diharapkan dapat menjadi wadah penampung masukan dari masyarakat sekaligus memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai RUU KUHP itu sendiri. KUHP adalah salah satu peraturan hukum yang sangat penting di Indonesia. Dilihat dari kepanjangannya, kitab ini berisi aturan mengenai perbuatan pidana. Sejarah singkat hukum perdata di Indonesia. Tribratanews. Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. KUHP adalah singkatan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, suatu aturan yang berlaku di Indonesia. Prancis kemudian menjajah Belanda dan memberlakukan KUHP. Tugas dan wewenang dari penyelidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (”KUHAP”). Padahal, dalam dunia hukum, bahasa adalah utama. JAKARTA, HUMAS MKRI – Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pengaturan jelas dan tegas terkait hak‑hak tersangka dan terdakwa. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Semua panggilan dijawab oleh operator 999,. KUHP yang merupakan singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar. Akan tetapi, hukuman penjara maupun denda pada sejumlah. Teks berbahasa Belanda dari Pasal 362 KUHP, sebagaimana yang ada dalam Staatsblad 1915 9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. COM) KOMPAS. KUHP, kepanjangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi bagi pelakunya di Indonesia. Dikutip dari artikel jurnal Supremasi Hukum Pidana di Indonesia (2008) karya Bunyana Sholihin, KUHP yang. Acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni: "Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pasal 503. 1926 No. Status: Belum diverifikasi. Pasalnya, tak ada negara yang lepas dari penjajahan mampu membuat KUHP baru dengan waktu singkat. Jika mengacu pada KUHAP, maka tentang SP3 ini hanya diatur dalam 1 pasal dan 1 ayat yaitu Pasal 109 ayat (2) yang. singkat dengan menggunakan ketentuan dalam KUHP. KUHP yang berlaku di Indonesia selama ini adalah produk hukum warisan kolonial Belanda. Undang-undang ini sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Berikut adalah isi dari Pasal 304-307 KUHP tentang menelantarkan anak. Karena itu, untuk mengatur tata cara penggunaan tekhnologi informasi dan komunikasi, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Banyak pasal-pasal hasil revisi KUHP 2021 yang dianggap tidak masuk akal dan. terjemahan Tim Penerjemah BPHN: Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja. 1. Faisal Salam. mata uang di luar KUHP yakni berdasarkan Undang-Undang No. Diberlakukan hukum IR (Inlands Reglements staatblaad No. Menjelaskan kepanjangan KUHP sebenarnya adalah Kitab Undang Hukum Pidana. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang muncul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan. WebANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/tom. 13 Andi Hamzah, Op Cit. Istilah kitab undang-undang hukum pidana apabila disingkat yaitu menjadi KUHP. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP Pemerasan merupakan suatutindakan yang dapat menguntungkan seseorang/pihak (pemeras) dan merugikan bagi pihak lainnya (yang diperas). R. Pasal 53 KUHP mengatur tentang tiga alasan pembenar, yaitu Sama-sama melakukan tindakan pidana, keadaan terpaksa, dan keadaan darurat. Tahukah kamu apa kepanjangan KUHP? Sebenarnya, KUHP adalah singkatan yang berkaitan dengan hukum. Selain itu, RKUHP juga mengedepankan demokratisasi di mana setiap pembahasan substansinya telah melalui periode 7 Presiden, 15 Menteri, serta 17 profesor dan ahli hukum pidana. WebKUHP dan KUHAP adalah dua peraturan hukum yang sangat penting di Indonesia. Berikut ini adalah bunyi Pasal 55 KUHP: Pasal 55 Ayat 1: Dipidana sebagai pelaku. Tegasnya, KUHAP berisi tata. polri. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing . Kuliah umum menghadirkan narasumber Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Prof. 16) untuk orang pribumi dan Asia asing seperti Cina, Arab, dan lain-lain. KUHP merupakan induk peraturan hukum pidana di Indonesia. Maka dari itu, terkait dengan Pasal 17 KUHAP, adapun Pasal ini sendiri tidak lepas dari.